January 21, 2015

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Sektor Riil

Pemerintahan Presiden Joko Widodo meyakini bahwa salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan mengembangkan sektor riil. Selama kurang lebih satu setengah tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Paket Kebijakan Ekonomi ini diharapkan dapat membangkitkan sektor riil yang nantinya dapat menstimulasi ekonomi Indonesia yang saat ini terasa lesu akibat faktor domestik dan global. Kebutuhan untuk pembiayaan sektor riil dirasa masih belum mencukupi mengingat besarnya pasar Indonesia. Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo umumnya berisi insentif pajak dan kemudahan berinvestasi bagi investor.  Pemerintah sadar bahwa untuk membangun sektor riil, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta pemodal untuk turut berpartisipasi.

Pada tahun 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan dibawah Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan No: KEP-43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, sering disebut Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT), sebagai alternatif untuk pembiayaan usaha. RDPT merupakan kontrak antara manajer investasi (MI) dan bank kustodian (BK) yang mengikat pemegang unit penyertaan (UP) dimana MI diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif sedangkan BK diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Walaupun bernama RDPT, namun RDPT sedikit berbeda dengan private equity fund. Perbedaan mendasar adalah RDPT dibatasi jumlah pemodalnya hanya kurang dari 50 pemodal dengan minimal investasi sebesar Rp.5 miliar. Jika denominasinya dollar Amerika minimal sebesar $.500 ribu dan denominasi euro minimal sebesar EUR.500 ribu.

Sejak Bapepam-LK melebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam perkembangannya OJK melihat bahwa RDPT yang ada selama ini belum secara maksimal menggerakkan sektor riil. Selaras dengan upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, maka OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk menggantikan Keputusan No: KEP-43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. Perbedaan mendasar POJK Nomor 37/POJK.04/2014 dengan Keputusan No: KEP-43/BL/2008 adalah adanya pernyataan yang jelas pada Pasal 18 dimana RDPT hanya dapat melakukan investasi pada efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum atau efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan perusahaan terbuka. Dampak yang dirasakan dari terbitnya POJK Nomor 37/POJK.04/2014 adalah bertambahnya jumlah RDPT yang membiayai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) atau perusahaan tertutup. Dengan masuknya pendanaan diharapkan kegiatan bisnis mereka dapat berkembang dan akibatnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Setidaknya sejak diterbitkannya POJK tersebut, tanggal 8 Desember 2014, sampai dengan akhir Desember 2015 terdapat 16 RDPT baru dengan total dana kelolaan sebesar Rp.2,1 triliun.

Skema bisnis RDPT adalah perusahaan sasaran yang memerlukan pembiayaan untuk modal kerja atau proyeknya menawarkan efek surat hutang atau menerbitkan saham yang diserap oleh RDPT yang diwakili oleh MI, sebagai pengelola dana dari pemodal profesional. Selanjutnya aset yang terkumpul dari pemodal profesional disimpan di BK. Pengertian pemodal profesional di sini adalah pemodal yang memiliki kemampuan membeli UP dan melakukan analisis risiko terhadap RDPT. Selain MI dan BK juga terlibat pihak-pihak seperti: konsultan hukum, penilai, akuntan, notaris dan aali amanat. Penghitungan aset RDPT menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) yang dihitung oleh BK setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam skema RDPT ini, MI harus juga memiliki investasi pada RDPT dari sejak terbit hingga dibubarkannya reksa dana tersebut. Besaran partisipasi disesuaikan dengan dana kelolaan RDPT. Untuk RDPT dengan dana kelolaan sampai dengan Rp.500 miliar, maka MI wajib memiliki 5 juta unit penyertaan (ekuivalen Rp 5.miliar dengan asumsi harga per unit Rp 1.000). Untuk dana kelolaan Rp.500 miliar-Rp.1 triliun, minimal 10 juta unit penyertaan (ekuivalen Rp 10 miliar) dan di atas Rp.1 triliun, minimal 15 juta unit penyertaan (ekuivalen Rp.15 miliar). Sampai dengan Desember 2017 jumlah RDPT yang ada di pasar sebanyak 54 produk dengan total dana kelolaan sebesar Rp.18,30 triliun. 54 produk RDPT tersebut dikelola oleh 22 MI, yang memang memiliki pengalaman lama di industri reksa dana.

RDPT adalah alternatif pembiayaan selain pembiayaan dari perbankan atau modal ventura. Risiko terbesar RDPT adalah gagalnya proyek sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan bagi RDPT. Oleh karena itu MI harus memiliki tim yang tidak hanya pandai mengelola dana namun juga mengawasi proyek tersebut. Saat ini perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan RDPT untuk membiayai proyeknya adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, telekomunikasi, transportasi, pembiayaan, pelabuhan dan lain sebagainya. Jika dikembangkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan RDPT bisa menjadi pilihan utama sumber pendanaan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Info RDPT:

No comments:

Post a Comment