Situs ini memiliki 3 bagian:

June 29, 2018

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Riil

Saat ini fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara memajukan sektor riil. Selama hampir 5 tahun pemerintahannya, Jokowi telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi ini diharapkan dapat menggerakkan sektor riil yang nantinya dapat menstimulasi perekonomian Indonesia. Namun tidaklah mudah untuk memacu sektor riil ini, salah satu kendalanya adalah besarnya kebutuhan dana pembiayaan sektor riil. Pemerintah sadar bahwa untuk membangun sektor riil, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan peran dari masyarakat pemodal untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan sektor riil melalui pasar modal.

Dahulu pembiayaan sektor riil seringkali dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Negara. Besarnya kebutuhan dana membuat pemerintah mencari cara yang lebih adaptif dan luwes namun tetap hati-hati dimana salah satu alternatifnya adalah memberikan “kelonggaran” kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat mencari dana dalam melaksanakan proyek-proyek sektor riil. Sebagian BUMN didorong mencari pendanaan melalui pasar modal yang bertujuan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi. Dengan mencari pendanaan melalui pasar modal, masyarakat pemodal dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan negara dengan cara menyerap surat berharga yang diterbitkan oleh BUMN.

Pada tahun 2008, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan mengeluarkan Keputusan No: KEP-43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, sering disebut dengan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). RDPT adalah alternatif untuk pembiayaan usaha melalui penerbitan Reksa Dana yang dananya diinvestasikan kepada proyek sektor riil. RDPT merupakan kontrak antara Manajer Investasi (MI) dan Bank Kustodian (BK) yang mengikat pemegang unit penyertaan (UP) dimana MI diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif sedangkan BK diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Walaupun bernama RDPT, namun RDPT sedikit berbeda dengan private fund yang banyak terdapat di Amerika Serikat. Perbedaan mendasar adalah RDPT dibatasi jumlah pemodalnya hanya kurang dari 50 pemodal dengan minimal investasi sebesar Rp5 miliar. Jika denominasinya Dollar Amerika maka sebesar $500 ribu dan denominasi Euro minimal sebesar €500 ribu.

Setelah Bapepam-LK berganti menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK melihat bahwa RDPT yang ada selama ini belum secara maksimal menggerakkan sektor riil. Selaras dengan upaya pemerintahan Jokowi yang mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, maka OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas untuk menggantikan Keputusan No: KEP-43/BL/2008 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas. Perbedaan mendasar POJK Nomor 37/POJK.04/2014 dengan Keputusan No: KEP-43/BL/2008 adalah adanya pernyataan yang jelas pada Pasal 18 dimana RDPT hanya dapat melakukan investasi pada efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum atau efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan perusahaan terbuka. Dampak yang dirasakan dari terbitnya POJK Nomor 37/POJK.04/2014 adalah bertambahnya jumlah RDPT yang membiayai Perseroan Tertutup. Seperti diketahui bahwa Perseroan Tertutup seringkali bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan produk berupa barang dan jasa.

Dengan masuknya pendanaan kepada Perseroan Tertutup diharapkan kegiatan bisnis mereka dapat berkembang sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Setidaknya sejak diterbitkannya POJK tersebut, sampai dengan akhir Desember 2017 RDPT telah bertumbuh dengan signifikan. Adapun profil industri RDPT per Desember 2017 adalah:
  • Manajer Investasi: 22 MI
  • Jumlah RDPT: 54 RDPT
  • Dana kelolaan: Rp18,31 triliun
  • Bank Kustodian: 11 BK
  • Jenis Investor: Perusahan Asuransi, Dana Pensiun, Yayasan, Perbankan, Perusahaan Efek dan Investor Retail.
Skema RDPT
Skema bisnis RDPT adalah perusahaan sasaran yang memerlukan pembiayaan untuk modal kerja atau proyeknya dengan menawarkan efek surat utang atau menerbitkan saham yang diserap oleh RDPT melalui MI, sebagai pengelola dana dari pemodal profesional. Perusahaan sasaran adalah Perseroan Tertutup, milik BUMN ataupun swasta, yang telah menerbitkan efek surat berharga. Di sisi lain pemodal profesional melakukan investasi dana melalui MI namun dana tersebut disimpan di BK. Pengertian pemodal profesional di sini adalah pemodal yang memiliki kemampuan membeli UP dan melakukan analisis risiko terhadap RDPT. Selain MI dan BK juga terlibat pihak-pihak seperti: Konsultan Hukum, Penilai, Akuntan, Notaris dan Wali Amanat. Penghitungan aset berupa efek RDPT menggunakan nilai aktiva bersih (NAB) yang dihitung oleh BK setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam skema RDPT, MI juga harus memiliki investasi pada RDPT dari sejak penerbitan hingga dibubarkannya RDPT tersebut. Untuk RDPT dengan dana kelolaan sampai dengan Rp500 miliar, maka MI wajib memiliki 5 juta unit penyertaan (ekuivalen Rp5 miliar dengan asumsi harga per unit Rp1.000). Untuk dana kelolaan Rp500 miliar - Rp1 triliun, minimal 10 juta unit penyertaan (Rp10 miliar) dan di atas Rp1 triliun, minimal 15 juta unit penyertaan (Rp15 miliar). Selain itu MI yang mengelola RDPT diwajibkan memiliki pengelola RDPT yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi dan berpengalaman dalam industri pengelolaan investasi minimal 5 tahun atau memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst.

RDPT adalah alternatif pembiayaan melalui pasar modal. Risiko terbesar RDPT adalah gagalnya proyek sehingga tidak dapat menghasilkan pendapatan bagi RDPT. Oleh karena itu MI harus memiliki tim yang tidak hanya pandai mengelola dana namun juga mengawasi proyek tersebut. Saat ini perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan RDPT untuk membiayai proyeknya adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti, telekomunikasi, transportasi, pembiayaan, perkebunan dan pelabuhan. Jika dikembangkan dengan baik, tidak menutup kemungkinan RDPT bisa menjadi pilihan utama sumber pendanaan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. (tulisan juga terdapat di Pusat Informasi Industri Pengelolaan Investasi)

Info RDPT:

4 comments:

Anonymous said...

APakah untuk RDPT, investor juga mendapatkan laporan NAB harian? Terima kasih

Opra Invest said...

Laporan NAB RDPT memang berbeda dengan Reksa dana (RD) konvensional. Jika laporan RD konvensional laporan NAB dilaporkan oleh bank kustodian secara harian dimana kita dapat melihat laporan melalui online atau surat kabar cetak. Sedangkan pada RDPT biasanya laporan disampaikan setiap 3 bulan sekali (triwulan). Namun sejauh yang saya tahu, untuk investor institusi seperti dana pensiun dan asuransi yang butuh laporan dapat meminta manajer investasi dan bank kustodian untuk data NAB harian

Thomas said...

Pak apa maksud "terbatas" dalam Reksa dana penyertaan terbatas? apakah jumlah investasinya atau investornya.. terima kasih

Opra Invest said...

RDPT sedikit berbeda dengan RD konvensional.
*RD konvensional harus ditawarkan secara umum kepada lebih dari 100 pihak. Walaupun nantinya investor RD dapat saja tunggal tapi harus ditawarkan melalui media kepada lebih 100 pihak.
*RDPT ditawarkan kepada maksimal 100 pihak dimana investor RDPT sendiri dibatasi tidak sampai 50 pihak. Sedangkan setiap investor harus investasi minimal Rp5 miliar atau $500 ribu atau EUR500 ribu.

Inilah yang disebut dengan terbatas dalam RDPT