May 9, 2017

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan: Saran Untuk Pemimpin Daerah

Pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan adalah tugas utama dari pemerintah. Tanpa pembangunan, kesejahteraan seluruh masyarakat akan mengalami disrupsi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah menciptakan pembangunan yang merata. Namun demikian pemerintah pusat memiliki beban besar membiayai pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga tidak semuanya mampu ditanggung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu kemandirian pemerintah daerah membiayai pembangunan di daerahnya menjadi suatu hal penting. Sayangnya tidak semua daerah bisa mandiri untuk membiayai pembangunan tersebut. 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebanyak 70% dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bergantung dari pemerintah pusat. Belanja daerah terbesar paling besar untuk gaji pegawai, sedangkan untuk belanja biaya modal/kesejahteraan masyarakat masih rendah. Tulisan ini akan membahas sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah yaitu obligasi daerah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong pemerintah daerah memiliki kemandirian anggaran dengan menerbitkan obligasi daerah (municipal bond). Sebabnya sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah. Dengan menerbitkan obligasi daerah diharapkan dapat membiayai kegiatan investasi sektor publik yang dapat menghasilkan penerimaan.

Sepertinya keengganan para pemimpin daerah untuk menerbitkan obligasi daerah disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia serta proses politik dan birokrasi yang panjang untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat dimaklumi karena jika terjadi gagal bayar, maka pemerintah daerah yang harus menanggungnya. Kita akan membahas tentang obligasi daerah di Amerika Serikat sebagai model diskusi. Penerbitan obligasi daerah sudah lazim dilakukan di Amerika Serikat salah satunya disebabkan sistem pemerintahan Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Obligasi daerah digunakan untuk membiayai jalan, sekolah, bandara, pelabuhan, rumah sakit dll. Di sana obligasi daerah harus dijamin dengan aset/pendapatan investasi. Keuntungan dari membeli obligasi daerah adalah pendapatan bunga yang diterima investor dikeluarkan dari pendapatan kotor pajak pemerintah daerah dan kadang pemerintah pusat juga. Insentif perpajakan adalah salah satu daya tarik dari obligasi daerah. 

Contoh 1: Hario sedang mempertimbangkan untuk membeli antara obligasi korporasi atau obligasi daerah. Jika obligasi korporasi memberikan bunga 10% dan obligasi daerah sebesar 7,5% manakah yang dipilih? Diasumsikan investor memiliki 33% pajak marginal maka pendapatan bunga setelah pajak obligasi korporasi adalah (10% - (33% x 10%) = 6,7%. Sedangkan obligasi daerah tetap 7,5% karena bebas pajak. Selain itu untuk membandingkan antara obligasi korporasi dan obligasi daerah, terdapat rumus untuk mengetahui hubungan antara keduanya.

Contoh 2: Hario ingin mengetahui kupon obligasi daerah jika kupon obligasi korporasi sebesar 12% dan pajak sebesar 30%? 
Rumus = bunga obligasi daerah = bunga obligasi korporasi x (1 - pajak) 
Bunga obligasi daerah = 12% x ( 100% - 30%) = 8,4% 
Dengan demikian Hario harus mencari obligasi daerah yang memberikan bunga minimal sebesar 8,4% 

Umumnya sebagian besar obligasi daerah bebas diperdagangkan pada setiap waktu setelah dijual pasar perdana. Seorang investor profesional sering memperdagangkan obligasi daerah secara reguler untuk mendapatkan keuntungan. Namun demikian perlu dicatat memperdagangkan obligasi daerah tidak mudah dan memiliki risiko, seorang investor harus memiliki perhitungan yang matang sebelum melakukan kegiatan trading obligasi daerah.

Tipe obligasi daerah di Amerika Serikat: 
1.Obligasi Umum: Obligasi konvensional dimana pembayaran pokok pinjaman (prinsipal) dan bunga dijamin oleh kepercayaan dan aset dari pemerintah daerah.

2.Obligasi Pendapatan: Obligasi dimana pembayaran prinsipal dan bunga dijamin oleh pendapatan yang diperoleh dari hasil investasi di daerah seperti: jalan tol, bandara, rumah sakit dll.

3.Obligasi Assessment (Penilaian): Obligasi dimana pembayaran prinsipal dan bunga didasarkan pada penilaian atas pajak properti di wilayah pemerintah daerah 

Sama seperti penerbitan obligasi korporasi, obligasi daerah juga harus mendapatkan rating dari lembaga rating seperti: Standard & Poor’s, Moody’s dan Fitch. Lembaga-lembaga ini disewa oleh pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk calon investor dalam membeli obligasi daerah. Dalam catatan sejarah, obligasi daerah memiliki tingkat rendah untuk gagal bayar. Memang tidak mudah bagi pemimpin pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota untuk menerbitkan obligasi daerah. Banyak hal disebabkan, terutama karena faktor non-tehnis, seperti tidak berani mengambil risiko dalam membayar prinsipal dan bunga/jika terjadi gagal bayar, proses persetujuan yang panjang, takut dalam mempertanggungjawabkan anggaran karena audit oleh BPK dll. Namun demikian seorang pemimpin harus berani mengambil risiko yang terukur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena keberhasilan seorang pemimpin dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya

Info:

No comments:

Post a Comment