November 7, 2017

Kasus Investasi Ilegal: Upaya Penanggulangan dan Menghindarinya (Kasus: Madoff)

Waspada Investasi
Suatu waktu teman saya semasa kuliah menghubungi untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Dia bercerita bahwa ibunya telah menaruh dana investasi sekitar Rp.200 juta di koperasi Pandawa dan sampai saat ini uang tersebut tidak dapat ditarik. Yang menyedihkan bahwa uang tersebut adalah uang pensiun ibunya ditambah dengan utang kepada beberapa orang. Tentunya hal ini membawa beban pikiran bagi ibu dan teman saya. Ternyata di luar sana tidak sedikit tawaran untuk "berinvestasi tidak rasional", menawarkan keuntungan yang besar, lalu tidak sedikit pula orang yang seperti ibu tersebut, tanpa berpikir panjang lalu menaruh dananya di instrumen yang tidak jelas. Melihat fenomena seperti ini membuat pemerintah prihatin, banyak yang menjadi korban adalah orang-orang yang berpendapatan kecil dan awam terhadap investasi. 

Untuk mencegah munculnya investasi ilegal, dibentuklah "Satgas Waspada Investasi" yang merupakan satuan kerja dari 13 institusi: 
  1. Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Kementerian Perdagangan;
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  4. Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  5. Kejaksaan Agung;
  6. Kepolisian Republik Indonesia;
  7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
  8. Bank Indonesia;
  9. Kementerian Agama;
  10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
  11. Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi;
  12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 
  13. Kementerian Dalam Negeri.
Institusi-institusi tersebut memiliki satuan tugas yang khusus menangani masalah investasi yang terkait dengan lingkup kerja tugas masing-masing. Saat ini Satgas Waspada Investasi memiliki tugas yang tidak ringan dalam menghadapi dinamika investasi ilegal yang selalu ada. Satgas Waspada Investasi mendorong masyarakat agar waspada dan bijak menggunakan dananya, jangan hanya karena tawaran keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima. Untuk itu Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan, terutama  untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak rasional. Penanganan yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang telah menyampaikan laporan atau pengaduan. 

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut :
  • Memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
  • Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.
  • Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebenarnya investasi ilegal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat pun yang memiliki sistem keuangan dan kepastian hukum yang lebih mapan juga mengalaminya. Kita dapat belajar dari kasus Bernard Madoff yang menghebohkan dilihat dari besarnya dana yang terkumpul mencapai $.50 miliar. Investor institusi/individu yang menjadi korban seperti BNP Paribas, Nomura, Steven Spielberg dll. Mereka percaya terhadap Madoff karena dia adalah mantan pimpinan NASDAQ stock exchange. Bagaimanapun juga Madoff harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan hukuman sebesar 150 tahun penjara dan denda sebesar $.17 miliar. Skema investasi ilegal yang dijalankan oleh Madoff adalah skema Ponzi, sering disebut juga dengan money game. Skema Ponzi dikembangkan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920. Singkatnya skema Ponzi adalah suatu kegiatan dimana operator memberikan pendapatan untuk investor terdahulu berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari investor terkemudian. Ketika sudah tidak ada lagi investor terkemudian, maka sistem ini akan mulai hancur. Dari situ munculah jargon terkenal tentang skema Ponzi yaitu: “Rob Peter to pay Paul”. Kejadian ini seakan menyatakan bahwa investasi ilegal dapat terjadi dimana saja, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun yang sepantasnya memiliki sistem pengawasan investasi yang lebih maju/ketat. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa masalah investasi bukan hanya berbicara tentang kecerdasan finansial yang tinggi, karena investor institusi besar dunia turut ikut menjadi korban. Tampaknya probabilitas menjadi korban penipuan investasi ilegal lebih berkorelasi dengan keserakahan (greed) dibandingkan dengan kecerdasan finansial. Artinya walaupun seseorang sudah cukup paham tentang produk-produk finansial namun masih saja ada yang ikut bergabung dengan produk investasi ilegal. Ambil contoh ternyata tidak sedikit yang ikut dalam Pandawa adalah orang-orang kelas menengah ke atas dan juga pejabat tinggi di negara ini. Belum selesai dengan kasus koperasi Pandawa, tidak lama kemudian mencuat kasus travel umrah First Travel. Hal ini semakin menegaskan bahwa masyarakat harus lebih kritis terhadap tawaran yang bermunculan. Jika investasi memberikan imbal hasil yang tidak wajar serta tawaran harga murah kita perlu teliti lebih dalam lagi. Hal ini penting karena satgas waspada investasi tidak mampu mengawasi semua investasi yang ada di masyarakat. Maka dari itu peran masyarakat sangatlah diperlukan. Tips menaruh dana pada suatu instrumen dengan 3W:
-What: Adalah apa yang ditawarkan kepada kita. Teliti kemana dana kita akan dikembangkan lalu kita bisa melihat apakah wajar imbal hasilnya. Jika kita melihat investasi ilegal menawarkan imbal hasil lebih dari 5% sebulan atau 60% setahun. Tentu ini tidak wajar. Ukuran wajar disini memang suatu ukuran yang abstrak, namun jika kita ambil besaran imbal hasil BEI dalam sepuluh tahun terakhir memberikan imbal hasil rerata sebesar 20% per tahun.
-Who: Adalah siapa yang menawarkan produk tersebut. Teliti rekam jejaknya, sudah berapa lama perusahaan itu berdiri, apakah ada pesaingnya dalam industri tersebut untuk dijadikan patokan. Perlu juga mengecek apakah perusahaan tersebut sudah memiliki izin dari otoritas keuangan terkait kegiatan operasionalnya. Terkait dengan kasus Madoff kita belajar bahwa orang yang sudah memiliki reputasi besar pun dapat melakukan tindakan penipuan. Lalu bagaimana menghindarinya. Sebaiknya jangan taruh dana anda dalam 1 instrumen melainkan minimal 3 instrumen. Dengan begitu risiko investasi akan lebih terdiversifikasi seperti istilah yang mengatakan: “jangan taruh telor-telor dalam satu keranjang”.
-Why: Adalah mengapa kita harus mengambil produk tersebut. Kita lihat kebutuhan yang kita miliki. Misalkan kita investasi untuk pendidikan kuliah anak yang masih di sekolah dasar artinya horizon investasi kita adalah jangka panjang. Dengan demikian kita dapat mengambil risiko yang lebih besar karena akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Jangan berinvestasi karena merasa anda harus berinvestasi. Melainkan berinvestasi karena anda yakin bahwa dengan investasi saya sedang memenuhi kebutuhan masa depan saya dengan dana yang saya siapkan di masa sekarang.

Dari sudut pandang penegakan hukum perlu diterapkan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Hukuman yang dijatuhkan untuk Madoff selama 150 tahun menjadi pembelajaran bahwa industri keuangan adalah industri yang sangat bergantung kepada kepercayaan. Ketika kepercayaan sudah hilang maka akan ditinggalkan orang. Kepercayaan juga menjadi landasan penting yang tidak mudah diperoleh. Terkadang hal yang menarik didapatkan ketika ada tawaran investasi yang legal serta dijelaskan secara logis, orang menolaknya karena tidak percaya terhadap orang dan produk yang ditawarkan. Namun ketika ada orang dengan penampilan yang mentereng sambil membawa bukti pencapaian orang tersebut lantas percaya. Beberapa indikasi yang terlihat bahwa banyak masyarakat kita yang mudah tertipu dengan penampilan dari orang yang memberikan tawaran. Selain itu sikap ingin cepat kaya menjadi faktor mengapa banyak investasi ilegal muncul. Yang membuat saya kaget bahwa ada beberapa investasi ilegal yang berkantor di luar Indonesia. Lantas masuk ke Indonesia tanpa memiliki izin operasional dari otoritas keuangan di Indonesia. Mereka begitu lancar menjalankan aksinya melalui agen-agen mereka kemudian dana yang diperoleh di Indonesia ditransfer ke luar negeri yang katanya akan diinvestasikan di negara tersebut. Kalau sudah begini bagaimana perlindungan hukum bagi sang pemilik dana, tentunya sangatlah lemah. Kejahatan keuangan saat ini sudah lintas negara, maka dibutuhkan pengawasan yang lintas negara juga. Apa yang terjadi dengan First Travel yang menggunakan dana nasabah untuk membeli restoran di London, Inggris membuka mata kita bahwa penjahat keuangan dapat memanfaatkan celah untuk pencucian uang.

Saat ini Indonesia bisa dikatakan adalah pasar yang empuk untuk investasi ilegal, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat kita yang masih belum tinggi namun memiliki jumlah masyarakat yang besar. Dengan jumlah penduduk sebesar 250 juta jiwa dan masyarakat yang tersebar di seluruh pelosok, tentunya tidak mudah menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. 


Berikut adalah indeks literasi keuangan per provinsi di Indonesia:
Tingkat Literasi Keuangan Per Provinsi (tahun 2016)

Tentunya institusi dan regulator sektor jasa keuangan di Indonesia terus berupa meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan cara memberikan edukasi, karena hampir dikatakan sulit untuk memberantas investasi ilegal yang senantiasa muncul. Selain itu sebenarnya investasi ilegal tidak hanya merugikan masyarakat yang menjadi korban namun juga negara (hilangnya potensi pajak, bertambahnya pengangguran, dll). Untuk itu pemerintah memetakan sektor-sektor keuangan yang saat ini masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. 

Berikut bisa kita lihat tingkat literasi keuangan per sektor keuangan:
Tingkat Literasi Keuangan Per Sektor

Sebagian besar investasi ilegal di dunia umumnya menggunakan skema Ponzi dalam memberikan uang yang diklaim sebagai hasil investasi (karena memang skema ini paling menggiurkan dengan memberikan "imbal hasil" semu yang besar). Imbal hasil yang tidak wajar ini menarik sebagian besar orang yang ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu relatif singkat. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melancarkan aksi mereka. Namun beberapa hal menarik ditemukan di lapangan bahwasanya tidak semua pemilik bisnis memiliki niat jahat pada awalnya. Bahkan sebagian dari bisnis investasi ilegal ini awalnya menjalankan kegiatan bisnis  berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang benar. Lama kelamaan karena bisnis dikelola dengan baik maka menjadi semakin maju sehingga semakin banyak orang lagi yang menaruh uangnya. Singkat cerita karena banyaknya dana yang masuk lebih besar daripada dana untuk dikembangkan/dipinjamkan,  pemilik bisnis mulai menghadapi dilema karena sudah menjanjikan keuntungan kepada nasabahnya. Dan akhirnya mereka tergoda untuk melakukan skema Ponzi.

Kembali kepada cerita tentang korban, banyak yang menjadi korban penipuan investasi adalah orang awam. Mereka hanya melihat penampilan yang dibawa oleh agen yang menawarkan produk tersebut. Bayangkan bagaimana nasib mereka jika itu adalah  uang pensiun mereka ataupun utang. Apa yang terjadi dengan nasabah dari Pandawa, First Travel dan investasi ilegal lainnya saat ini sangat miris. Nasabah harus bersusah payah ketika mencari uang sedangkan uang mereka digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan jalan-jalan ke luar negeri pemiliknya. Saat ini korban investasi ilegal harus berjuang untuk mendapatkan haknya. Padahal dana tersebut adalah milik mereka sendiri tapi karena sudah disalah gunakan maka tidak mudah bagi satgas waspada investasi untuk melacaknya. Harapan terakhir agar kita terhindar dari investasi ilegal adalah diri kita sendiri. Teliti dan yakinkan diri anda sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung pada suatu tawaran investasi.

Catatan:
  • Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal di sikapiuangmu.ojk.go.id.
  • Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK telepon 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id

No comments:

Post a Comment