Situs ini memiliki 3 bagian:

July 12, 2018

Pajak Terkait Skema Investasi Kolektif di Indonesia

Besarnya pajak berpengaruh terhadap besarnya imbal hasil produk-produk investasi di Pasar Modal. Oleh karena itu pemahaman pajak produk investasi merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya bagi investor dan pelaku industri, namun juga bagi regulator Pasar Modal. Bagi investor, pemahaman pajak membantu pemilihan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi pelaku industri, pemahaman pajak membantu upaya untuk menyediakan produk-produk yang dibutuhkan pasar. Bagi regulator pemahaman pajak penting untuk mengetahui secara menyeluruh kebutuhan industri yang diawasi.

Tulisan ini menyajikan perlakuan pajak atas skema investasi kolektif (collective investment scheme) di Indonesia. Skema investasi kolektif adalah skema penghimpunan dana para investor untuk selanjutnya diinvestasikan pada portofolio investasi. Di Pasar Modal Indonesia terdapat beberapa skema investasi kolektif, seperti: Reksa Dana (mutual fund), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (private fund), Efek Beragun Aset (Asset Backed Securities), dan Dana Investasi Real Estat (Real Estate Investment Trust). 

Tulisan ini membagi pajak penghasilan terkait skema investasi kolektif menjadi 2 bagian, yaitu:
  1. Pajak yang ditanggung wadah penghimpun dana dan 
  2. Pajak yang ditanggung investor. 
Sebagaimana akan dijelaskan pada bagian-bagian berikut, sebagian besar penghasilan yang diterima wadah penghimpun dana dikenakan pajak final. Pajak final adalah pajak yang langsung dikenakan saat penghasilan diterima, dan atas penghasilan tersebut tidak lagi dihitung pajaknya saat penyusunan SPT akhir tahun. Sebaliknya, pajak non final adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak pada akhir tahun. Tarif pajak non final untuk badan dalam negeri adalah 25%.[1] Selanjutnya, dalam tulisan ini pengenaan pajak non final akan disebut dengan tarif umum.

I. Reksa Dana 
Reksa dana adalah wadah yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana masyarakat pemodal dan menginvestasikannya pada portofolio efek, seperti saham, obligasi, atau sukuk. 
Perlakuan pajak terkait Reksa Dana adalah sebagai berikut: 
A.Pajak yang harus ditanggung Reksa Dana 
1.Pajak Penghasilan atas investasi pada saham (dividen dan capital gain) 
a. Pajak atas penghasilan dividen: tarif umum 
b. Pajak atas keuntungan transaksi saham (capital gain): 
i.Untuk transaksi di Bursa Efek: 0,1% dari nilai penjualan di Bursa Efek Indonesia (Final)[2]
ii.Untuk transaksi di luar Bursa Efek: tarif umum 
2.Pajak penghasilan atas bunga dan diskonto obigasi/sukuk 
a. Pajak atas penghasilan atas bunga/diskonto obligasi: 5% dari penghasilan bunga/diskonto (Final)[3]
b. Pajak atas capital gain 
i. Untuk transaksi di Bursa Efek: 0,1% dari nilai penjualan di Bursa Efek Indonesia (Final)[4]
ii. Untuk transaksi di luar Bursa Efek: tarif umum 
B.Pajak yang harus ditanggung oleh investor Reksa Dana 
Keuntungan dari penjualan kembali (redemption) unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak dikenakan pajak.[5]

II. Efek Beragun Aset 
Efek Beragun Aset (EBA) adalah efek yang diterbitkan oleh wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi berupa piutang (tagihan). 
A. Pajak yang harus ditanggung EBA 
Pajak penghasilan atas bunga/diskonto piutang: tarif umum 
B. Pajak yang harus ditanggung investor EBA 
Unit penyertaan EBA dibedakan menjadi 2, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A memberikan pembayaran yang tetap kepada pemegangnya (Arus Kas Tetap), sedangkan kelas B memberikan arus kas yang tidak tetap. Karena memberikan arus kas tetap, maka perlakuan pajak atas EBA kelas A disamakan dengan perlakuan pajak atas surat utang. Adapun EBA kelas B, karena tidak memberikan arus kas yang tetap maka perlakuan pajaknya sama dengan perlakuan pajak atas unit penyertaan reksa dana. 
  • Penghasilan yang diterima Pemegang EBA kelas A (Arus Kas Tetap). Apabila pemegang EBA kelas A adalah wajib pajak dalam negeri selain Reksa Dana, tarif pajak adalah 15%. Apabila pemegang EBA kelas A adalah Reksa Dana, maka tarif pajaknya adalah 5% untuk tahun 2014-2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.[6]
  • Penghasilan yang diterima pemegang EBA kelas B (Arus Kas Tidak Tetap): Tidak dikenakan pajak.[7]

III. Dana Investasi Real Estate 
DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada real estat atau efek yang diterbitkan perusahaan real estat. Adapun yang dimaksud dengan real estat adalah tanah dan bangunan yang berada di atasnya. 
A. Pajak yang harus ditanggung DIRE 
1. Pajak penghasilan atas pendapatan sewa: 10% (pajak final)[8]
Pendapatan sewa merupakan pendapat dari pembayaran sewa para tenant yang menyewa real estate. 
2. Pajak penghasilan atas dividen perusahaan Real Estate: tarif umum 
3. Pajak atas capital gain: 
i.Untuk transaksi saham di Bursa Efek: 0,1% dari nilai penjualan di Bursa Efek Indonesia (Final)[9]
ii.Untuk transaksi saham di luar Bursa Efek: tarif umum 
Dalam hal KIK DIRE menggunakan SPC, maka pajak di atas dikenakan kepada SPC. Selanjutnya dividen yang diterima KIK DIRE dari SPC tidak diperhitungkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak KIK DIRE. 
B. Pajak yang harus ditanggung investor DIRE: Tidak dikenakan pajak 
Keuntungan dari penjualan kembali (redemption) unit penyertaan DIRE tidak dikenakan pajak, hal ini sesuai pasal 4 ayat, UU No.36 tahun 2008 bahwa bagian laba yang diterima pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif bukan merupakan objek pajak. 

Ringkasan perlakuan pajak terkait skema investasi kolektif di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat pada tabel berikut:
blog saham, blog investasi, valuasi saham, investasi saham, reksa dana saham, investasi terbaik, reksa dana terbaik, ihsg, odith adikusuma, opra invest
Skema Pajak Reksa Dana, EBA dan DIRE

Demikian perpajakan atas berbagai skema investasi kolektif di Indonesia. Sebagaimana disebut di awal tulisan, besarnya pajak berpengaruh atas besarnya imbal hasil produk investasi. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan atas berbagai skema investasi kolektif merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya bagi investor dan pelaku industri, namun juga bagi regulator yang mengatur dan mengawasi industri pengelolaan investasi. 

Ditulis dan seizin:
Bpk. I Made B. Tirthayatra 
blog

Selain itu anda dapat membaca tulisan tentang pajak di Tax Amnesty: Siklus Bisnis Dana Tax Amnesty.

[1] Pasal 17 ayat (2a) Undang-undang No.36 tahun 2008 
[2] PP No. 14 tahun 1997 dan SE Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 
[3] PP No. 100 tahun 2013 
[4] PP No. 14 tahun 1997 dan SE Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 
[5] Pasal 4 ayat 3, UU No. 36 tahun 2008 
[6] Pasal 3, PP No 100 tahun 2013 
[7] Pasal 5, Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-147/PJ/2003 
[8] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.36 tahun 2008 
[9] PP No. 14 Tahun 1997 dan SE Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 

2 comments:

Noviar Irsani said...

Pak, apakah DIRE sama dengan REIT?

Opra Invest said...

Serupa tapi tidak sama. REIT menggunakan mekanisme trust dimana menggunakan wali pengelola dana sedangkan DIRE adalah kontrak investasi kolektif.