Situs ini memiliki 3 bagian:

August 14, 2018

Dana Investasi Infrastruktur: Terobosan Dalam Salah Satu Pembiayaan Investasi Indonesia

Smart investor, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak awal pemerintahannya telah mencanangkan pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh Indonesia, penyebabnya apalagi jika bukan karena infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara lain. Berdasarkan peringkat index infrastruktur, posisi Indonesia masih berada dibawah rata-rata index infrastruktur dunia, hal ini membuat produk Indonesia kalah bersaing dan tidak kompetitif karena tidak efisien jika dibandingkan dengan produk negara lain. 

blog saham, blog investasi, valuasi saham, investasi saham, reksa dana saham, investasi terbaik, reksa dana terbaik, ihsg
Salah Satu Proyek Infrastruktur
Menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian, pembangunan infrastruktur di Indonesia tertinggal jauh dengan beberapa negara di kawasan dimana berdasarkan riset yang dilakukan, rata-rata waktu tempuh perjalanan 100 km di Indonesia mencapai 2,6 jam, sangat lambat jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya 1,1 jam. Selain itu persentase angkutan kereta api di Indonesia juga sangat rendah, tidak sampai 10% dari moda transportasi yang ada, sementara negara lain porsinya bisa sampai 25%. Ini dapat menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. Berdasarkan kenyataan ini dan kesadaran bahwa  kita harus dapat bersaing dengan negara lain diperlukan pembangunan infrastruktur yang masif dan cepat. Dalam rangka hal ini, pemerintah melakukan anggaran pembangunan infrastruktur dalam Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 diperkirakan mencapai Rp5.000 triliun dimana APBN dan APBD menyumbang 40%, BUMN: 22% dan sisanya adalah swasta.

Terkait pembiayaaan infrastruktur, saat ini pemerintah memang berharap besar pada kerja sama dengan swasta karena beban pemerintah yang harus juga fokus pada bidang lainnya. Setidaknya dukungan dana pihak swasta diharapkan dapat mencapai Rp1.700 triliun untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dalam upaya mendukung pemerintah sekaligus menyediakan sarana alternatif pembiayaan infrastruktur melalui instrumen di pasar modal, pada tahun 2017 telah diluncurkan suatu wadah investasi baru yang khusus untuk proyek infrastruktur dengan nama Dana Investasi Infrastruktur.

Dana Investasi Infrastruktur, DINFRA, adalah wadah berbentuk kontrak investasi kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi (MI). Pada skema ini, MI melakukan pengumpulan dana dari pemodal yang ditampung ke dalam DINFRA untuk kemudian diinvestasikan pada aset infrastruktur yang dapat berupa aset fisik, efek bersifat ekuitas ataupun efek utang. Dalam hal ini MI memiliki peran ganda sebagai pengelola dana investor dan pengawas atas proyek infrastruktur tersebut. Mengingat pentingnya proyek dapat berjalan, diperlukan MI yang memiliki rekam jejak yang baik dalam kegiatan investasi di proyek-proyek infrastruktur. Skema DINFRA memungkinkan MI dapat menempatkan dana di aset infrastruktur dengan porsi minimal 51% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) sedangkan sisanya, maksimal 49%, bisa ditempatkan pada instrumen pasar uang atau efek dalam negeri.

Secara selintas skema DINFRA serupa dengan skema KIK lainnya seperti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (Baca juga: Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Riil). Menurut saya, DINFRA lebih fleksibel karena dapat berinvestasi pada aset fisik infrastruktur (baik melalui special purpose vehicle, efek ekuitas dan efek utang). Aset infrastruktur tidak dibatasi pada hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi/bangunan saja dimana aset infrastruktur dalam DINFRA dapat meliputi transportasi, jalan, pariwisata, sumber daya air, irigasi, tenaga listrik, telekomunikasi dan informatika serta sistem pengelolaan limbah/sampah. Selain itu salah satu kelebihan dari DINFRA adalah bersifat lebih terbuka karena dapat ditawarkan melalui penawaran terbatas atau penawaran umum yang tercatat di bursa serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

DINFRA sangat fleksibel dalam menjawab kebutuhan pihak penerbit (originator) dimana dibolehkan untuk melakukan pembiayaan atas proyek infrastruktur yang masih dalam proses konstruksi (greenfield), brownfield ataupun telah menghasilkan pendapatan. Nah namun demikian tentunya risiko yang dimiliki DINFRA menjadi lebih tinggi karena dapat saja proyek greenfield tidak berhasil sama sekali, dalam hal ini perlindungan investor menjadi concern penting sebelum DINFRA diluncurkan.

Hal-hal yang menjadi aspek perlindungan bagi investor adalah:
  • MI wajib memiliki aspek keterbukaan dengan menyampaikan seluruh fitur yang berkaitan dengan investasi pada DINFRA termasuk risiko investasi yang dimiliki.
  • Aset DINFRA yang merupakan milik investor secara proporsional diadministrasikan dan tercatat atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan DINFRA sehingga terlepas dari kekayaan MI selaku pengelola DINFRA.
  • Kewajiban penggunaan penilai independen untuk menilai aset infrastruktur dalam DINFRA
  • Kewajiban valuasi secara berkala dengan harga pasar yang wajar bagi efek.
  • DINFRA penawaran umum dibatasi hanya dapat berinvestasi pada proyek infrastruktur greenfield paling banyak 25% dari NAB sedangkan jika melalui penawaran terbatas dapat mencapai 100%.

Jika dibandingkan dengan Thailand, Thailand juga memiliki tantangan dalam pengembangan infrastruktur seperti Indonesia. Untuk itu pada tahun 2011, Thailand menerbitkan Infrastructure Fund yang serupa dengan DINFRA. Dari sini kita dapat melihat bahwa Indonesia tertinggal sekitar 7 tahun dengan Thailand. Terbitnya Infrastructure Fund menjadi salah satu titik lompat Thailand dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur mereka. Produk ini dapat dikatakan diterima dengan baik oleh investor dan telah membantu pemerintah Thailand dalam mengatasi lack of funding dimana setidaknya pada Oktober 2016 tercatat 5 Infrastructure Fund dengan total kapitalisasi sebesar THB252 miliar (Rp95 triliun).

Dari sisi regulasi, OJK telah menerbitkan POJK No. 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai pedoman skema DINFRA bagi MI dan investor. Sejauh yang saya ketahui, sampai saat ini memang belum ada MI yang menerbitkan DINFRA akan tetapi belum tentu karena DINFRA tidak menarik. Sosialisasi berkelanjutan dan koordinasi dengan berbagai pihak senantiasa dilaksanakan untuk memberikan gema dan pendalaman produk DINFRA kepada investor. Salah satunya adalah memberikan insentif kepada sektor lembaga jasa keuangan non bank sebagai potensial investor untuk memberikan kelonggaran batas minimum penempatan investasi Surat Berharga Negara dengan melakukan investasi pada instrumen lain seperti: DINFRA dalam pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.

Tentu kita berharap bahwa melalui DINFRA dapat menjawab kebutuhan dana proyek-proyek infrastruktur di Indonesia sehingga dapat bersaing dengan Malaysia dan Thailand. Untuk itu dibutuhkan peran aktif dari pemangku kepentingan yang ada. Semoga negara kita semakin maju dalam membangun infrastruktur. (sumber: otoritas jasa keuangan)

2 comments:

Thomas Jaya said...

Pak, apakah saat ini sudah ada MI yang menerbitkan dana investasi infrastruktur?

Opra Invest said...

Sampai saat ini sepengetahuan saya sudah ada satu MI yang mengelola dana investasi infrastruktur.