Situs ini memiliki 3 bagian:

September 7, 2018

Indonesia Menuju Krisis?: Perbandingan Perekonomian Indonesia tahun 1998 dan 2018

Smart investor, rakyat Indonesia boleh berbangga hati karena pergelaran acara Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang dapat berjalan dengan baik serta mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Setidaknya acara Asian Games telah dihadiri oleh 45 negara, 12.000 atlit dan turis/official team yang mencapai 200.000 orang. Bahkan tidak hanya itu, pada acara yang berlangsung secara resmi dari tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan 2 September 2018, atlit-atlit Indonesia dapat mempersembahkan sebanyak 31 medali emas, 24 medali perak dan 43 medali perunggu. Ini sebuah prestasi tertinggi selama keikutsertaan Indonesia di Asian Games. Tidak kalah dengan para atlit, warga juga antusias dan turut berpartisipasi dalam mensukseskan acara dengan ikut hadir menyaksikan pertandingan. Mereka rela antri lama untuk mendapatkan tiket pertandingan. Malahan pada beberapa cabang olahraga, kapasitas kursi yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin hadir langsung sehingga banyak diantara mereka kecewa tidak dapat mendapatkan tiket.

Namun pesta dan eforia Asian Games telah usai, kita pun dihadapkan pada hiruk pikuk kegiatan rutinitas kembali. Tidak lama setelah penutupan acara Asian Games, timbul situasi yang mengejutkan masyarakat dimana kurs USD/Rp menyentuh level Rp15.000. Ini merupakan level kurs tertinggi setelah September 2015 yang sebesar Rp14.710. Kondisi ini pun dipersulit dengan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedalam 3,76% pada 5 September 2018 yang melongsorkan IHSG ke posisi 5.684. Mencuatlah perdebatan di area publik, dari perbincangan masyarakat biasa di warung kopi sampai dengan diskusi para akademisi di Universitas. Bertambah seru lagi ketika politisi yang berbicara tentang kondisi ekonomi terkini di tahun politik. Masyarakat awam pun dibuat bingung bahkan takut, sambil bertanya apakah Indonesia akan mengalami krisis ekonomi? Jika iya apakah seperti dengan krisis ekonomi tahun 1998. Tentu saja bagi masyarakat yang mengalami krisis ekonomi 1998 akan merasakan traumatis dampak buruk dari peristiwa tersebut. Suku bunga meningkat, utang bertambah, pengangguran terjadi dimana-mana dan biaya kebutuhan pokok menjadi mahal. Itu baru masalah dari sisi ekonomi saja, yang menambah parah adalah adanya masalah sosial masyarakat dimana terjadi kerusuhan di berbagai tempat.

PDB Indonesia
Pastilah kita semua tidak ingin peristiwa tahun 1998 terulang di tahun 2018. Lalu apakah kondisi ekonomi sekarang sama dengan peristiwa 20 tahun lalu? Untuk menjawabnya tidak mudah namun perlu diketahui bahwa setiap negara saling bergantung dengan negara lain dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini suatu negara akan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Secara sederhana faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh negara lain. Indonesia pun sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal setidaknya karena tidak semua komoditas dapat diproduksi di Indonesia, keterbatasan dana investasi dan pentingnya pasar asing untuk menjual barang/jasa dari Indonesia. Faktor eksternal yang sedang terjadi saat ini adalah negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, seperti: Amerika Serikat, China dan Uni Eropa, saling menaikkan tarif biaya masuk, hal ini sering disebut sebagai perang dagang. Akibatnya barang-barang yang dijual menjadi lebih mahal sehingga menimbulkan inefisiensi biaya produksi. Perang dagang ini juga meningkatkan kekuatiran masyarakat dunia akan terjadinya kekacauan ekonomi dunia sehingga untuk memitigasi risiko, para pemilik modal melakukan penyesuaian atas aset dan portofolio mereka di negara lain terutamanya negara emerging market, seperti Indonesia. Selain itu kondisi juga bertambah sulit karena Federal Reserve dibawah kepemimpinan Jerome Powell, membuat suasana makin tegang dengan kebijakan menaikkan suku bunga the Fed dalam beberapa bulan terakhir. Dari sudut faktor internal adalah kondisi fundamental perekonomian suatu negara. Faktor internal terkait dengan kemampuan negara melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan ukuran tertentu sehingga kegiatan ekonomi dapat berlangsung. Dalam hal ini, faktor internal yang dimiliki oleh Indonesia, adalah sebagai berikut:

-Cadangan Devisa
Cadangan devisa diperoleh dari transaksi yang menggunakan Rupiah dengan mata uang asing. Adapun cadangan devisa yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) adalah USD. Pada tahun 1998 besaran cadangan devisa di BI sebesar $17 miliar sedangkan saat ini cadangan devisa sebesar $120 miliar. Standar cadangan devisa berdasarkan ukuran standar Internasional adalah dapat melakukan impor selama minimal 3 bulan. Dengan cadangan devisa sebesar $120 miliar, Indonesia dihitung mampu melakukan impor setara dengan 7,4 bulan impor. Sepanjang tahun 2018, BI telah menggunakan cadangan devisa mencapai $11 miliar untuk kegiatan memperkuat Rupiah.

-Peringkat Utang (rating)
Bagi institusi/perusahaan asing yang akan melakukan investasi di suatu negara peringkat utang suatu negara mutlak menjadi tolok ukur yang tidak bisa ditawar. Peringkat utang yang baik menunjukkan suatu negara mampu untuk mengembalikan utang pokok beserta bunganya kepada investor. Setidaknya persyaratan yang diperlukan minimal adalah investment grade. Semakin tinggi rating suatu negara maka semakin rendah imbal hasil yang diberikan, sebaliknya semakin rendah rating maka semakin tinggi imbal hasilnya. Saat ini setidaknya terdapat 3 lembaga internasional yang memberikan jasa rating, yaitu: Standard & Poor, Moody’s dan Fitch Ratings. Pada tahun 1998, rating surat utang Indonesia adalah junk sedangkan tahun 2018 rating Indonesia adalah investment grade. Dengan demikian Indonesia dianggap mampu untuk membayar utang-utangnya.

-Net Capital Inflow
Net capital inflow adalah selisih antara capital inflow dengan capital outflow. Ketika suatu negara memiliki net capital inflow positif menandakan bahwa besaran capital yang masuk ke suatu negara lebih besar daripada capital yang keluar. Sebaliknya net capital inflow negatif menandakan capital yang keluar lebih besar. Harus dipahami bahwa investor dapat berinvestasi di suatu negara melalui Foreign Domestic Investment (FDI) dan Portofolio. Dalam FDI, investor asing langsung berinvestasi pada aset produktif sektor riil seperti membangun pabrik dan membeli mesin. Pada FDI biasanya investor akan berinvestasi dalam horizon yang panjang sebaliknya pada Portfolio, investor berinvestasi pada surat berharga seperti saham dan obligasi. Investor yang berinvestasi pada portofolio sering melakukan transaksi modal. Investor tipe ini tidak segan-segan untuk segera hengkang ketika perekonomian suatu negara memanas. Pada triwulan II tahun 1998, net capital inflow Indonesia sebesar -$2,5 miliar sedangkan triwulan II tahun 2018 adalah $4,1 miliar. Ini menandakan bahwa dana asing masih banyak yang terparkir di Indonesia.

-Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur menggunakan output yang dihasilkan negara dalam suatu kurun waktu. Lazimnya pertumbuhan akan membandingkan output pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Adapun ukuran output biasanya menggunakan ukuran Gross Domestic Product (GDP). Sejauh ini GDP nominal Indonesia telah mencapai $1.000 triliun, yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar sehingga masuk dalam komunitas G20. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 1998 (yoy) Indonesia adalah -13,34% sedangkan pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2018 (yoy) adalah 5,27%. Pertumbuhan ini lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi saat ini berada dalam kondisi baik.

-Inflasi
Inflasi sering digunakan untuk mengukur kesehatan perekonomian suatu negara. Bagaikan orang demam diukur suhu badannya menggunakan termometer, begitu pun demam suatu negara dilihat dari inflasi. Tanpa bermaksud mengecilkan peran faktor lainnya, inflasi menjadi perangkat penting yang diumumkan setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi pun menjadi acuan BI dalam menerapkan tingkat suku bunga setiap bulannya. Pada tahun 1998 tingkat inflasi sebesar 73% (yoy) sedangkan tahun 2018 sebesar 3% (yoy). Dengan tingkat inflasi saat ini dapat dilihat bahwa Indonesia mampu menjaga harga-harga kebutuhan tidak naik tinggi.

-Angka Kemiskinan
Ukuran terakhir yang digunakan sebagai faktor internal adalah angka kemiskinan. Standar angka kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah Rp387 ribu per kapita per bulan. Ukuran angka kemiskinan dapat berbeda jika standar yang digunakan juga berbeda. Sebagai contoh standar angka kemiskinan dari Bank Dunia adalah $2 per kapita per hari. Jika menggunakan standar dari BPS maka pada tahun 1998, angka kemiskinan Indonesia sebesar 24,2% (49,5 juta) sedangkan tahun 2018 sebesar 9,8% (25,9 juta). Dengan melihat ini tentu kita berharap bahwa banyak masyarakat Indonesia saat ini hidupnya lebih baik.

Jika melihat secara sekilas ukuran-ukuran di atas maka kondisi perekonomian Indonesia tahun 2018 jauh lebih baik dari tahun 1998. Namun hal ini tidak berarti institusi yang terkait dengan perekonomian Indonesia seperti: Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak perlu melakukan apa-apa. Institusi-institusi diatas terus berupaya agar defisit transaksi berjalan Indonesia tidak bergerak naik lebih dari 3%. Pemetaan yang telah dilakukan atas pelemahan Rupiah disebabkan kebutuhan Dolar yang tinggi untuk membeli bahan baku dan alat-alat modal masih didatangkan dari luar negeri. Selain itu pemerintah dan perusahaan perlu membayar utang mereka yang menggunakan Dolar. Sebenarnya impor barang tidak menjadi masalah apabila bahan baku impor tersebut dapat diproses menjadi barang ekspor. Sejauh ini pemerintah bersama BI dan OJK terus bersinergi untuk mengurangi defisit transaksi berjalan. Secara umum yang perlu dilakukan adalah menghemat dan memperoleh tambahan Dolar. Untuk itu upaya mengatasi defisit transaksi berjalan dapat dikelompokan dalam:
  • Meningkatkan jumlah dan kualitas barang dan jasa untuk ekspor serta menambah wisatawan dari luar negeri;
  • Membatasi impor barang dan jasa luar negeri serta mengurangi kunjungan ke luar negeri;
  • Edukasi tentang Rupiah.
Sejauh ini pemeritah, BI dan OJK terus mendorong agar perusahaan milik negara serta swasta untuk meningkatkan ekspor serta memberi nilai tambah atas produk ekspor. Walaupun begitu hal ini ternyata tidak cukup, devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dibawa ke Indonesia perlu dikonversi menjadi Rupiah. Berdasarkan data, DHE selama kuartal II tahun 2018 mencapai $34,7 miliar dimana sebesar 92% ($32,1 miliar) masuk ke perbankan Indonesia. Namun dari jumlah tersebut yang dikonversi menjadi Rupiah hanya $4,4 miliar (13%). Dalam hal ini peraturan yang ada tidak mewajibkan DHE wajib semua dikonversi ke Rupiah sehingga nampaknya perlu dilakukan penyesuaian peraturan dengan memberikan benefit lain kepada eksportir. Sedangkan upaya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia, pemerintah daerah perlu didorong menciptakan ruang kunjungan bagi turis asing untuk melakukan kunjungan melihat pariwisata alam, festival budaya atau kegiatan seminar/pameran kelas dunia. Saat ini jumlah wisatawan asing di semester I tahun 2018 mencapai 7,5 juta wisatawan sehingga diperkirakan akhir tahun 2018 jumlahnya hanya berkisar 15 juta. Hal ini jauh berbeda dengan Thailand yang pada tahun 2017 kedatangan tamu asing hingga 35 juta orang, padahal dari segi keindahan alam dan budaya Indonesia tidak kalah dari Thailand.

Upaya mengurangi impor dilakukan dengan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (Pph) barang impor sehingga importir akan lebih berhati-hati ketika hendak melakukan impor. Namun dampak dari kenaikan Pph barang impor akan membuat harga barang menjadi lebih mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Memang masalah impor ini menjadi perbincangan panjang yang tiada henti seperti seberapa penting produk tersebut harus impor, apakah Indonesia tidak dapat memproduksinya sendiri daripada harus import, dan hal lain. Dengan demikian untuk menjawabnya kita masuk pada bagian terakhir yang sangat penting yaitu memberikan keteladanan untuk edukasi Rupiah. Para pemimpin yang menganjurkan untuk menukarkan Dolar harus konsisten dengan tidak pergi ke luar negeri untuk urusan pribadi dan mengkoleksi barang-barang mewah asing. Tidak bisa kita hindari bahwa ada orang yang mempunyai banyak Dolar namun juga tidak dapat digeneralisir bahwa orang tersebut bukan seorang nasionalis. Dalam hal ini kita harus rasional menempatkan diri apakah Dolar itu memang kita butuhkan atau sekadar sebagai alat menambah kekayaan.

Perlu diketahui bahwa Indonesia masuk dalam Fragile Five (FF) versi Morgan Stanley di tahun 2013. FF adalah negara-negara yang kondisi perekonomiannya sangat bergantung kepada investasi asing (hot money) untuk kegiatan pertumbuhan perekonomian. Negara yang masuk dalam FF adalah Indonesia, Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki. Untungnya dibandingkan keempat negara tersebut, posisi Indonesia lebih baik dengan kondisi pertumbuhan ekonomi paling tinggi dan defisit transaksi berjalan paling rendah. Walaupun begitu setiap pihak perlu untuk bijak dalam menghadapi kondisi saat ini agar tidak terulang peristiwa tahun 1998. Selain itu masalah perekonomian negara bukan hanya urusan pemerintah saja tetapi segenap penduduk Indonesia. (Selanjutnya baca juga Sejarah Krisis Pasar Modal Indonesia: Strategi Mitigasi Investasi Saat Krisis)

2 comments:

Tata Dika said...

Saat ini perekonomian indonesia sedang membentuk equlibrium baru dimana infrastruktur menjadi landasan dalam mendorong efisiensi. Dunia pun juga mengalami hal yang sama, masalahnya Indonesia sudah terlalu lama dimanjakan dengan subsidi. Indonesia harus dapat melihat Singapura dengan segala keterbasan namun dapat maju. Menarik melihat perekonomian Indonesia dalam 5 tahun mendatang.

Dr. Uta said...

Saya melihat bahwa Indonesia masih rapuh dari konteks fiskal sedangkan moneter lebih baik. Disini peran kementerian keuangan perlu lebih lincah mencari cara yang tepat.